Struktur Organisasi

Photo Keterangan
BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP, M. Adm. Pemb
19800520 199810 1 001
IV/B - PEMBINA TINGKAT I
Kepala Dinas, Kepala Kantor

Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang  penerbitan perizinan, pengaduan masyarakat fasilitasi penanaman modal secara terpadu berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  Penanaman Modal mempunyai fungsi:

  1. Menyusun kebijakan teknis  pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan, pengaduan masyarakat, fasilitasi dan pembinaan penanaman modal;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penerbitan perizinan, pengaduan masyarakat, fasilitasi dan pembinaan penanaman modal;
  3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
  4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;
  5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Drs. H. SAPARUDDIN, MM
19631231 199003 1 140
IV/A - PEMBINA
Kepala Sub Bagian, Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan kantor. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan Kantor, mendistribusi surat sesuai seksi;
  3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Kantor;
  4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
  5. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar;
  6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup Kantor;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
  8. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  9. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
  10. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan Kantor;
  11. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan Kantor;
  12. Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan;
  13. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Hj. NURMINAH, SH, M.A.P
19671010 199303 2 017
III/D - PENATA TINGKAT I
Kepala Seksi, Seksi I

Seksi Penerbitan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana, menelaah, meneliti dan melaksanakan kegiatan penerbitan perizinan serta melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penerbitan Perizinan  menyelenggarakan fungsi:

  1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar  terjalin kerjasama yang sinergik dalam pemberian pelayanan Terpadu yang prima kepada  pemohon;
  3. Melaksanakan penelitian berkas izin dan kelengkapannya yang diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan yang berlaku dan meneliti kebenaran rekomendasi dari instansi teknis;
  4. Melaksanakan proses penerbitan izin yang telah mendapat Rekomendasi dari instansi teknis dan  bentuk Terpadu yang telah ada yang dikelolah berdasarkan Peraturan Bupati;
  5. Memberikan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu;
  6.   Melakukan penelaahan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya dibidang Penanaman modal dan pelayanan Terpadu;
  7.   Melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Hj. RIDIANA, S.Sos, M.Si
19701231 199402 2 008
III/D - PENATA TINGKAT I
Kepala Seksi, Seksi II

Seksi Pengaduan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana operasional, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  2. Mengumpulkan data dan bahan terkait dengan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut jawaban atau rekomendasi yang akan disampaikan yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat;
  4. Mengumpulkan bahan dan data terkait jawaban;
  5. Mempersiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat;
  6. Mendata dan mencatat setiap pengaduan yang masuk;
  7. Mengolah dan menganalisis informasi/ pengaduan;
  8. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
  9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
Hj. DARMAWATI
19631231 198503 2 094
III/D - PENATA TINGKAT I
Kepala Seksi, Seksi III

Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

  1. Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. Menyusun rumusan kebijakan  pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum fasilitasi dan pembinaan penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
  4. Melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten  berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  5. Melaksanakan  koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal
  6. Menyiapkan  usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
  7. Menyiapkan bahan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
  8. Menyiapkan bahan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten;
  9. Menyusun peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar;
  10. Menyiapkan usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten;
  11. Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah  tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan  peraturan perundang undangan yang berlaku;
  12. Mengajukan usulan  materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
  13. Mengajukan usulan  materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
  14. Melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten;
  15. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  16. Melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi skala kabupaten;
  17. Memberikan  rekomendasi untuk pengurusan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  18. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  19. Mengajukan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
  20. Melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di  kabupaten;
  21. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah Kabupaten;
  22. Melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
  23. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah Kabupaten;
  24. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten;
  25. Melakukan pemutakhiran data dan informasi  penanaman modal daerah.
  26. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
  27. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan,  pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
  28. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten;
  29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  30. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.